Pedoman Pemberitaan Media Siber

PEDOMAN PEMBERITAAN MEDIA SIBER

Kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.

Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup

a. Media Siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.

b. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.

2. Verifikasi dan keberimbangan berita

a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.

b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.

c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:

1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;

2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel dan kompeten;

3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;

4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.

d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.

3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)

a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.

b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.

c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:

1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;

2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;

3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.

d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).

e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.

f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.

g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).

h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).

4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab

a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.

b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.

c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.

d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:

1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;

2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;

3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.

e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp500.000.000 (Lima ratus juta rupiah).

5. Pencabutan Berita

a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.

b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.

c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.

6. Iklan

a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.

b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan “advertorial”, “�iklan”�, “�ads”�, “�sponsored”, atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.

7. Hak Cipta

Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Pencantuman Pedoman

Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.

9. Sengketa

Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.

Jakarta, 3 Februari 2012

(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).

PAC Pemuda Pancasila Bengkalis Melakukan Penggalangan Dana

Bengkalis Infoter,- Sebagai rasa kemanusiaan, hari ini sejumlah pengurus PAC Pemuda Pancasila Kecamatan Bengkalis, turun kejalan melakukan aksi penggalangan dana. (Senin, 18/03/2019)

Al Hafiz Zaidan Irawan, Bayi laki laki berusia 6 bulan ini diketahui sudah berada dalam perawatan dalam dua bulan terakhir dirawat di Rumah Sakit Arifin Ahmad pekanbaru.

Adapun jenis penyakit yang dideritanya adalah tumor ganas (Rabdh Omios Arcoma) kini ananda al hafiz, putra kelahiran desa kelebuk kec bengkalis, sedang berjuang melawan penyakitnya.

Saat dikonfirmasi dengan ketua PAC pemuda pancasila kecamatan bengkalis, bung broery mengatakan, kami bersama pengurus dan anggota terpanggil untuk turun kejalan, melakukan aksi penggalangan dana.

Ya kita semaksimal mungkin membantu agar mengurangi beban dari kedua orangtuanya, karna keterbatasan dana dan termasuk keluarga yang kurang mampu, terangnya”

Kepada informasi terkini, Abah Dody yang merupakan salah satu kader PAC Pemuda Pancasila kecamatan Bengkalis mengatakan, kita wajib sesama manusia saling membantu menyisihkan sedikit rezeki kita agar berkah dan bertambah.

Lebih lanjut dikatakannya, tujuan dilaksanakannya kegiatan bakti sosial ini adalah ingin menyadarkan masyarakat untuk membantu sesama yang terkena musibah.
Kemudian juga untuk meningkatkan rasa kepedulian masyarakat agar sedikit banyak kita dapat membantu meringankan beban mereka.

Adapun hasil sumbangan yang terkumpul pada hari ini, ada dua titik, yang pertama karyawan karyawati kantor bupati bengkalis, sumbangan masyarakat, tepatnya disimpang empat lampu merah jln ayani bengkalis, sebesar Rp.3.353.000,- dan langsung diserahkan ke pihak keluarga ananda al hafiz.

Dan diakhir pembicaraan awak media, sekjen PAC Pemuda Pancasila, Bung Iswandi mengucapkan terimakasih kepada masyarakat bengkalis, yang sudah ikhlas memberi sumbangan pada hari ini, semoga ini menjadi amal ibadah kita semua. (red)

Penulis : Diman
Kategori : Sosial

PAC Pemuda Pancasila Kec Bengkalis Dan Bantan, Silaturrahmi Ke Markas DPC FPI Kec Bengkalis

Bengkalis Infoter,- Hari ini pengurus Pimpinan Anak Cabang Pemuda Pancasila Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan bersilaturrahmi ke markas DPC FPI Kecamatan Bengkalis. ( 15/3/2019 )

Kedatangan langsung dipimpin oleh ketua PAC Pemuda Pancasila Kec Bengkalis Dan Kec Bantan, dan didampingi beberapa pengurus dan anggota pemuda pancasila, dan langsung disambut oleh ketua DPC FPI Kec Bengkalis Saudara Julius Anwar dan beberapa pengurus FPI lainnya.

Bung Broery mengatakan, adapun kedatangan kami pada hari ini adalah, bentuk rasa solidaritas sesama organisasi yang berada diwilayah kecamatan bengkalis, agar terhindar dari perpecahan dan gesekan.

Bung Fadhila selaku ketua PAC PP Kec Bantan juga mengungkapkan, Alhamdulillah kami disambut baik oleh ketua dan para pengurus DPC FPI Kec.Bengkalis saat berada dimarkas yang berada dijalan kelapapati tengah.

Dan untuk menjaga sinegritas, kami hari ini mendatangi markas DPC FPI Bengkalis, dalam rangka silaturrahmi, konsulidasi dan rasa persaudaraan kami sesama ormas, jelasnya.”

Ketua DPC Front Pembela Islam kecamatan bengkalis, Abi Julius Anwar mengucapkan terima kasih atas kunjungan rekan rekan dari pemuda pancasila, semoga tali silaturrahmi kita sesama ormas tetap terjaga dengan baik.

Ya kami juga berharap kita sesama ormas bisa saling menghormati, tidak saling menjatuhkan, saling bekerja sama dan tidak terpecah belah, yang paling penting ukhuwah islamiah kita sesama umat harus terjalin erat, dan kita harus bisa membela agama dan mempertahankan negara ini, terangnya”.(red)

Penulis : Diman

Media Sosial, Provokasi, dan Literasi Masyarakat


Di era masyarakat postmodern, kehadiran teknologi informasi dan media sosial adalah wadah baru yang memungkinkan siapa pun dapat menjadi pewarta berita meskipun tanpa lisensi sebagai wartawan. Setiap orang, dengan dukungan gawai (gadget) dan internet dapat mengekpos setiap informasi apa pun tanpa terkecuali. Melalui Facebook, Twitter, Instagram, Path, Line, dan lain sebagainya, semua orang dengan mudah memperoleh dan membagi kembali informasi tanpa harus melalui pintu sensor yang bisa menghambatnya.

Media sosial, meminjam istilah Jurgen Habermas (1991) adalah sebuah ruang publik (public sphere) yang terbuka bagi semua orang untuk mengemukakan opini, mengunggah informasi sesuai keinginan dan kebutuhan. Dengan segala kelebihannya, media sosial menjadi media yang paling cepat, mudah, dan murah untuk menyampaikan pendapat dan gagasan. Tetapi, ketika di media sosial isinya sering kali adalah berita hoax, informasi negatif, penuh dengan caci-maki dan kebencian, pada titik inilah banyak pihak mulai risau dengan kehadiran dan peran media sosial.
Seperti diungkap dalam Tajuk Republika 26 November 2016, yang intinya menyayangkan efek samping yang timbul di balik merebaknya penggunaan media sosial di kalangan masyarakat. Media sosial saat ini tidak saja dinilai sering digunakan untuk menyebarkan berita bohong dan provokasi, tetapi yang mencemaskan adalah ketika informasi yang disirkulasi dan diresirkulasi di media sosial tidak lagi bisa dibedakan mana yang benar dan mana yang salah. Sebuah realitas yang tidak memiliki rujukan dalam dunia nyata, tetapi ketika realitas tersebut diunggah berulang-ulang dan diresirkulasikan melalui media sosial, bisa saja realitas bentukan itu kemudian dianggap sebagai kebenaran itu sendiri.

Dampak media sosial
Berdasarkan hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) bulan Oktober 2016 dilaporkan bahwa di Indonesia para pengguna ponsel pintar, yang memanfaatkan gawainya untuk browsing melalui internet dilaporkan mencapai 89,9 juta orang. Sementara itu, konten komersial yang sering dikunjungi publik adalah 82,2 juta onlineshop, sedangkan untuk konten media sosial, Facebook sebanyak 71,6 juta (54 persen), Instagram 19,9 juta (15 persen), dan YouTube 14,5 juta (11 persen).
Dengan melihat bahwa ada puluhan juta masyarakat Indonesia yang mempergunakan internet dan media sosial untuk berkomunikasi satu dengan yang lain, setiap informasi yang disirkulasi kemudian diresirkulasikan melalui media sosial, dengan cepat akan menyebar menjadi viral dan menjadi perbincangan masyarakat.
Sepanjang informasi yang disebarluaskan memang benar dan bermanfaat untuk kepentingan publik, seberapa pun banyak informasi yang dibagi dan disebarluaskan melalui media sosial tidaklah menjadi masalah. Namun, lain soal ketika informasi yang dibagikan melalui media sosial ternyata memiliki muatan hasutan, ujaran kebencian, dan lain sebagainya yang berpotensi memicu timbulnya keresahan masyarakat.
Dalam setahun terakhir, kita bisa melihat bahwa di media sosial, mulai dari artis, para politikus, pejabat negara, Presiden, TNI, Polri, bahkan para ulama sekali pun tidak sekali-dua kali dijadikan bulan-bulanan dan caci-maki para haters di media sosial. Tidak jarang pula, di media sosial berbagai bentuk hasutan dan provokasi diekspos secara intens untuk mengajak publik melakukan berbagai hal, sesuai kepentingan dan ideologi kelompok tertentu.
Di kalangan masyarakat yang belum memiliki tingkat literasi informasi yang memadai, paling-tidak ada dua kemungkinan yang bisa terjadi sehubungan dengan kemudahan mereka memanfaatkan dan mengakses media sosial. Pertama, masyarakat tak jarang terlena dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan media sosial, sehingga tanpa kendali mengunggah begitu saja apa yang dinilai perlu diunggah–tanpa memikirkan bagaimana dampaknya terhadap publik dan dirinya sendiri. Kasus seseorang yang menghina ulama kharismatik Mustofa Bisri (Gus Mus) melalui media sosial seperti terjadi belum lama ini adalah salah satu contoh yang bisa disebut.
Kedua, yang tak kalah mencemaskan, akibat kemudahan masyarakat mengakses media sosial, bukan tidak mungkin mereka menjadi lebih mudah terpapar dan terprovokasi. Tanpa melakukan check dan recheck, mereka bisa saja menelan mentah-mentah informasi hoax dan ujaran-ujaran kebencian yang disirkulasikan di media sosial, serta meyakininya sebagai sebuah kebenaran. Untuk kepentingan politik, di media sosial kita bisa melihat bagaimana kampanye hitam yang menjelek-jelekkan calon lain acapkali dilakukan tanpa menimbang hal itu melanggar etika dan hukum atau tidak.

Di luar pendekatan hukum
Untuk mencegah agar media sosial tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang kontra-produktif, saat ini Tim Kejahatan Siber Polri dilaporkan telah mengambil langkah untuk memantau dinamika media sosial. Jajaran kepolisian dilaporkan juga telah melakukan berbagai langkah penangkapan terhadap sejumlah orang, yang ditengarai merupakan haters dan menjadi provokator di media sosial.
Kehadiran dan kemudahan yang ditawarkan media sosial, yang tidak diimbangi dengan kesadaran dan literasi informasi yang kritis serta pengetahuan hukum yang memadai, harus diakui sering menyebabkan masyarakat tanpa mereka sadari menjadi rawan terkontaminasi efek negatif media sosial.
Di Indonesia, hukum yang berlaku sebetulnya sudah mengatur bagaimana masyarakat mempergunakan media sosial sesuai koridor yang berlaku. Artinya, media sosial bukanlah ranah yang bebas, sebebas-bebasnya. Sudah ada aturan hukum yang membatasi seseorang dalam menggunakan media sosial. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum.
Di luar langkah-langkah normatif dan implementasi ketentuan hukum yang berlaku, langkah lain yang tak kalah penting adalah bagaimana pemerintah terus mendorong peningkatan literasi informasi masyarakat, sebab di sanalah sebenarnya kunci untuk menepis berbagai kemungkinan efek negatif media sosial.
Graeme Burton dalam bukunya, Media and Society (2005) menyatakan bahwa dengan didukung literasi informasi yang kritis, masyarakat akan mampu membuat pilihan media yang mereka gunakan dan cenderung akan bersikap lebih kritis dalam memproses informasi yang mereka terima.
Di era konvergensi media, dan didukung literasi informasi yang kritis, audiens akan dapat bersikap lebih aktif untuk memproses atau mencari kebenaran dari informasi yang ia peroleh melalui beberapa media sekaligus, membanding-bandingkan, kemudian menilai mana sebetulnya informasi yang benar.

Sumber: Republika.co.id

Editor : Diman

Rahma Sugihartati
Dosen dan Ketua Departemen Ilmu Informasi dan Perpustakaan
FISIP Universitas Airlangga

Kelola Sampah, Selamatkan Lingkungan

Bengkalis Infoter,- Kata sampah memang sudah tidak terdengar asing lagi di telinga kita. Mendengar kata sampah, memang seperti mendengar hal yang sepele.

Tetapi tahukah anda? Sampah yang seringkali terdengar sepele itu justru akan berdampak negatif bagi kelangsungan hidup kita. Di Indonesia sendiri sampah telah menjadi sebuah permasalahan yang tak kunjung usai.

Bukan hanya di kota-kota besar, kota-kota kecil pun semakin hari semakin di pusingkan oleh sampah dan pengelolaannya. Semakin hari, sampah bukannya semakin berkurang justru sebaliknya semakin menumpuk dan bertambah.

Walaupun sudah beribu-ribu kali di galakkan dengan slogan yang berbunyi “buanglah sampah pada tempatnya” hingga saat kini masih saja banyak masalah yang ditimbulkan karena jumlah sampah semakin banyak.

Akibat tidak adanya penanganan sampah yang benar dan tuntas, maka tumpukan sampah tersebut akan mengakibatkan masalah-masalah seperti bau busuk sampah yang menyengat sehingga mengganggu penciuman, tersumbatnya saluran air dan selokan yang dapat berakibat banjir, timbulnya penyakit kulit, diare, demam berdarah (DBD), dan lain sebagainya.
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat.

Dengan kata lain sampah merupakan sisa-sisa kotoran yang sudah tidak mempunyai nilai kegunaan atau manfaat, sehingga tidak diinginkan keberadaannya oleh sebagian masyarakat.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2008 menyebutkan bahwa ada tiga jenis sampah yang seharusnya dikelola yaitu sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, dan sampah spesifik.

Dari ketiga jenis sampah tersebut, produksi sampah rumah tangga akan selalu ada dan tidak pernah berhenti, tidak kita sadari sampah padat kita kumpulkan di bak sampah untuk kemudian dibuang ke tempat pembuangan sampah sementara (TPS).

Sementara itu, sampah cairnya kita biarkan mengalir ke selokan dan akhirnya akan meresap ke dalam tanah, sehingga akan mencemari tanah, dan air dalam tanah. Dari hal sepele tersebut, akan mengakibatkan dampak besar yakni meresapnya air ke dalam tanah ini berakibat menurunnya kualitas air, timbul masalah kekurangan air yang berkualitas, penyakit menular, dan lain-lain.
Sudah semestinya kita mulai bersahabat dengan sampah, jangan memandang remeh sampah, karena setiap perbuatan yang kita lakukan akan ada dampak setelahnya, entah itu positif maupun negatif. Dan yang terpenting kesadaran dari masyarakat itu sendiri. (red)

Editor : Diman

Sumber : Ainun Anis Astuti

Mari Wujudkan Wisata Bersih, UPT Pengelolaan Wisata Goro Bersama

Selatbaru Infoter,- Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Wisata Kec Bantan, hari ini langsung memimpin kegiatan gotong royong dipantai indah selatbaru.

Kegiatan bersih-bersih pantai tersebut melibatkan UPT Pengelolaan Sampah Kec Bantan. Kegiatan tersebut juga bersinergis dengan intruksi menteri lingkungan hidup dan kehutanan RI tentang gerakan kebersihan, pengurangan dan penanganan sampah.

Aksi sosial tersebut adalah aksi nyata dalam upaya mendorong partisipasi semua komponen untuk secara aktif menjaga kebersihan pantai, kantor, lingkungan, tempat wisata, sungai,di seluruh wilayah Kec Bantan Kabupaten Bengkalis.

Candra Kusuma, SE, Sy selaku Kepala UPT Pengelolaan Wisata Kec Bantan mengatakan, kegiatan goro ini kami lakukan setiap bulannya, agar pantai selat baru ini tetap bersih, nyaman dan indah dipandang mata.

Kami juga senantiasa berpesan kepada pedagang yang berjualan dikios kios, tidak membuang sampah sembarangan, menjaga kebersihan, dan ramah melayani pengunjung yang datang, ungkapnya .”

Saat dikonfirmasi dengan kepala UPT Pengelolaan Sampah ( DLH ) Kec Bantan,
Suherman, S.Sos mengungkapkan, ya benar hari ini kami bersama Pak Candra, bekerjasama melalukan kegiatan goro dipantai selatbaru.

Pada intinya kami selalu mensuport, dan bekerjasama apabila diajak untuk kegiatan bersih bersih di kecamatan bantan ini, sesuai dengan semboyan kami, bersih bersih suai.. Dan mewujudkan kec bantan bersih dan asri.

Diakhir pembicaraan awak media dengan kepala UPT, pria yang akrab disapa candra ini, beliau mengatakan, saya berusaha semampu dan sekuat tenaga, untuk terus membenahi di lingkup kerja saya saat ini. Dan saya berharap kerja sama dengan masyarakat kec bantan untuk menjaga pantai indah selat baru agar bersih dan ramai pengunjungnya,- (red)

Penulis : Diman

Marwan, Anak Watan Bantan Yang Ikut Berjuang Dipileg 2019

Bantan Infoter,- Sebagaimana caleg DPRD muda lainnya, Marwan Sarwi S, SPdi juga ingin memberi harapan baru bagi warga di dapil 1 Bengkalis Bantan. Ia ingin mengajak anak muda agar tak apatis terhadap politik.

Banyak kejadian yang membuat anak muda tidak percaya dengan institusi politik. Kita ingin memberikan edukasi, pemahaman yang penting kita harus jujur dan tidak ingkar janji” jelas marwan”.

Anak muda, menurut dia, tak bisa didekati dengan cara yang tak sesuai dengan jiwa mereka. Mereka akan mudah simpatik jika diberi pengertian dan edukasi. Maka, bagi Marwan, pendekatan politik mutlak diperlukan untuk mereka.

Sebagai caleg, Marwan juga aktif di media sosial (medsos). Pendekatan via medsos dianggap relatif mengena sebab kebanyakan anak muda tak jauh dari dunia tersebut. Selain memperkenalkan diri, ia juga ingin mengajak anak muda supaya bisa memilah politik yang baik dan buruk.

“Harus ada kebijaksanaan anak muda dalam menyaring berita. Mana hoax dan mana fakta. Anak muda emosinya kadang-kadang belum terkendali dengan baik. Jadi memang harus bijaksana dalam menyerap berita,” ungkapnya.

Adapun riwayat hidup, dan pendidikan beliau :
Nama : Marwan Sarwi S, S.PdI
Tempat/Tgl lahir : Jangkang, 15 Juli 1984 Riwayat Pendidikan : SD 049 Jangkang, MTsN Bengkalis,Man Sibuhuan(Pondok Pesantren Syekh Ahmad Daud Sumut), STAIN Bengkalis.

Riwayat Pekerjaan :
Pengalaman pekerjaan : 1. Satgas Raskin 2004 s/d 2007,2.Bendahara Desa Jangkang 2007 s/d 2009, Guru MTs AlFalah Jangkang 2009 s/d 2011, Tenaga Honorer Di Kantor Bupati Bengkalis 2011 s/d 2018.

BANGKIT, JAYA, MENANG

Penulis: Diman

Kategori : Politik